BRUSSEL, Pemerintah Uni Eropa berupaya memperkuat manajemen kawasan euro melalui pemberian sanksi yang kredibel bagi negara anggota yang melanggar batas defisit anggaran berlaku di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis tadi malam setelah memimpin sesi pembukaan pertemuan menteri keuangan UE, Presiden UE Herman Van Rompuy mengungkapkan para menteri keuangan menekankan sejumlah ide untuk memperbaiki pengelolaan anggaran negara.
Kami sepakat sanksi yang kredibel perlu diberikan. Seperti permainan sepakbola, tidak akan berjalan jika para pemain berargumen dengan wasit mengenai aturan main setiap kali mereka melakukan pelanggaran, jelas Komisioner UE bidang Ekonomi dan Moneter Olli Rehn.
Rehn mengungkapkan dirinya akan merilis sejumlah usulan kebijakan pada 29 September yang akan mempersulit pelanggar batas defisit untuk menghindar dari hukuman.
Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble menegaskan pemulihan ekonomi memperlemah dorongan untuk mereformasi sistem di kawasan. Ketika puncak krisis utang Eropa terjadi pada Maret, dia secara terbuka mengusulkan agar negara berdefisit tinggi dikeluarkan dari kawasan euro.
Perkembangan ekonomi di semester pertama lumayan bagus. Tapi dampaknya adalah dinamisme untuk menerapkan sanksi menjadi longgar, ujarnya kepada para wartawan.
Ekonomi kawasan euro tumbuh sebesar 1% pada kuartal II (quarter-to-quarter). Ini merupakan laju tercepat dalam 4 tahun. Kinerja ekspor pada periode tersebut juga melonjak mencapai rekor yaitu sebesar 4,4%.
Kawasan euro, yang terbentuk sejak 11,5 tahun lalu, meliputi 16 negara, yaitu Belgia, Jerman, Irlandia, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Siprus, Luksemburg, Malta, Belanda, Austria, Portugal, Slovenia, Slowakia, dan Finlandia.
Debat yang telah berlangsung selama 4 bulan mengenai cara memperbaiki manajemen kawasan euro akan berakhir dengan suatu keputusan awal pada hari ini ketika para menkeu merampungkan sejumlah aturan baru mengenai kebijakan pra-screening anggaran pemerintah.
Berdasarkan draf kebijakan yang diperoleh Bloomberg, dengan memakai istilah 'semester Eropa, sistem baru akan mensyaratkan setiap negara untuk memasukkan rencana kasar berisi asumsi ekonomi, belanja, dan pajak untuk tahun berikutnya kepada Komisi UE sebelum akhir April.
Berdasarkan analisis Komisi UE, sejumlah pemerintah kawasan euro lain akan memberikan penilaian dan pedoman sebelum akhir Juli, tulis draf tersebut.
Debat dalam pertemuan menkeu hari ini masih terfokus pada cara memperketat sanksi terhadap negara yang memiliki defisit di atas batas UE, yaitu 3% dari produk domestik bruto (PDB), atau bagi mereka yang berisiko mengantongi defisit di atas batasan tersebut.
Sanksi yang dipertimbangkan bersifat separuh otomatis (quasi-automatic) setelah sejumlah negara seperti Prancis mengindikasikan akan meminta voting sebelum suatu negara dikenai penalti.
Bentuk penalti juga akan tetap didiskusikan. Spanyol, penerima subsidi infrastruktur paling banyak dari UE, atau biasa disebut dana struktural, meminta agar dana subsidi infrastruktur tidak dihentikan bagi negara yang melanggar aturan batas defisit.
Kita harus hati-hati dengan dana struktural. Sanksi ekonomi dan penalti sudah masuk dalam pakta stabilitas, tegas Elena Salgado, Menteri Ekonomi Spanyol.
Berdasarkan aturan, negara euro yang melanggar batas defisit dapat dituntut membayar denda, namun hingga kini belum ada yang pernah dikenakan penalti seperti itu.
Para kepala negara UE akan menerangkan sistem baru manajemen kawasan euro paling lambat akhir Oktober.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar